JCLEC Jakarta Center for Law Enforcement Corporation

Bu Dos Pol ( Bu Dosen ): Perang Bintang di Langit Seragam Coklat?#links#links

Bu Dos Pol ( Bu Dosen ): Perang Bintang di Langit Seragam Coklat?#links#links

Lampiran II :

Jakarta - Inspektur Jenderal Polisi Herman Surjadi Sumawiredja terpaksa minta pensiun dini. Tidak ada acara pisah sambut bagi mantan Kapolda Jawa Timur, yang rencananya pensiun pada Juni 2009 itu. Yang ada, Herman hampir saja digiring Provost dari Mabes Polri, karena dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian."Dia hampir diseret provost karena buka mulut soal intervensi Mabes Polri soal kasus kecurangan Pilkada Jatim," jelas sumber detikcom, yang merupakan orang dekat Herman.Untungnya sang jenderal dapat dukungan dari teman-teman satu angkatannya (1975) di Mabes Polri. Sehingga provost tidak jadi menyeretnya ke Mabes.

Tindakan Mabes Polri terhadap Herman merupakan buntut dari peryataannya di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin 13 Maret lalu. Di sana, Herman menggelar jumpa pers soal adanya intervensi institusinya terkait kasus Pilkada Jatim yang sempat menyeret Ketua KPUD Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka.Herman menjelaskan, saat Pilkada Jatim digelar, Polda Jatim menemukan 345 ribu daftar pemilih tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang, yang memiliki DPT 1,24 juta suara, tidak benar alias akal-akalan. Ketika sudah ditemukan bukti, tim penyidik sepakat ada tindak pidana tentang pemalsuan DPT. Itu sebabnya, penyidik kemudian menetapkan Ketua KPUD Jatim sebagai tersangka.

Sayangnya, pembongkaran kasus tersebut bukan dianggap prestasi. Mabes Polri justru meminta Herman untuk membatalkan penetapan Wahyudi sebagai tersangka.Melalui Bareskrim Irjen Polisi Susno Duadji, Kapolri meminta Herman segera mengubah hasil penyidikan Polda Jatim. "Bikin kesalahan sekali-sekali nggak apa-apa lah," jelas sumber detikcom menirukan perkataan Susno kepada Herman.Perkataan Susno itulah yang membuat Herman tidak terima. Karena dianggap membangkang, Herman kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur dan dimutasi ke Mabes Polri. Karena perlakuan itu Herman akhirnya memilih mundur dari Polri. "Daripada makan gaji buta lebih baik mundur," begitu alasan Herman.Bagi Herman, penempatannya di Mabes Polri merupakan akhir dari karirnya sebagai polisi. Sebab selama jadi polisi ia banyak mengemban tugas di lapangan, bukan di staf.Dari informasi yang dihimpun detikcom, selama bertugas reputasi Herman nyaris tanpa cacat. Karirnya di jabatan strategis dimulai 1999, saat ia menjabat Kapolda Bengkulu. Setahun kemudian Herman ditunjuk sebagai Wakil Panglima Pengendali Aceh, 2000-2001.Usai bertugas di Aceh karirnya terus bersinar. Ia kemudian dipercaya menjadi Direktur Samapta Mabes Polri. Setelah itu ia menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Dan tiga tahun terakhir ia menjabat sebagai kapolda Jawa Timur sampai akhir Januari 2009.

Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Di antaranya, dengan menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik.Bukan itu saja. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktek percaloan penerimaan calon anggota Polri.Tapi tidak ada gading yang tidak retak. Polda Jawa Timur saat dipegang Herman sempat disorot publik lantaran kasus salah tangkap di Jombang.Dalam kasus pembunuhan Asrosi, Polres Jombang menetapkan tiga tersangka, Imam Khambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugiyanto. Kemat dan Devid kemudian masing-masing divonis 17 dan 12 tahun. Namun putusan itu kemudian dianulir lantaran mayat Asrori ditemukan di belakang rumah Verry Idam Henyansyah di Dusun Maijo Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang.Tugas Herman semakin berat ketika ia harus mengamankan hajatan Pilkada Jatim yang melibatkan banyak kepentingan politik. Pertarungan di Pilkada Jatim yang menurut sejumlah pengamat merupakan miniatur pemilu nasional, membuat Herman harus kerja ekstra keras.Namun akhirnya Herman tidak bisa berbuat banyak. Sekalipun ia sudah berusaha mengawal pilkada yang penuh intrik tersebut, ia tetap saja kena imbasnya.Langkahnya menetapkan Ketua KPUD Jatim sebagai tersangka dalam kasus penggelapan jumlah DPT, justru membuatnya masuk kotak. Yang membuatnya kesal, pimpinannya di Mabes Polri yang menjadi penyebabnya.Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar berpendapat, pengunduran diri Herman karena ada krisis kepemimpinan di tubuh Polri.Ia melihat keputusan Kapolri dianggap tidak tepat sehingga ditentang jenderal yang lain. Bambang khawatir, bila tidak segera diatasi, akan banyak jenderal yang mengambil langkah seperti Herman."Kasus ini baru sekarang terjadi. Ada seorang jenderal yang mundur dari polisi. Kalau sebelumnya hanya polisi yang berpangkat kolonel," jelas Bambang.

Dalam kasus mundurnya Herman yang terkait Pilkada Jatim, Bambang menilai, harusnya Kapolri tidak perlu intervensi. Sebab apapun langkah Kapolda terkait masalah Ppilkada, Kapolda bertanggungjawab ke Hukum."Tapi masalahnya, Kapolri berada langsung di bawah presiden sehingga institusi Polri dengan mudah diintervensi kekuatan politik. Misalnya kasus Kapolwil Banjarnegara, yang menginstruksikan jajarannya untuk memilih capres tertentu di Pemilu 2004," kata Bambang.

Di Pilkada Jatim kondisi serupa juga terjadi. Pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat dan PAN diduga telah melibatkan para petinggi partai, di antaranya SBY, yang jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin, sebagai pimpinan partai, SBY kemudian memerintahkan Kapolri untuk ikut campur dalam pilkada Jatim.Adanya intervensi SBY dalam kisruh Pilkada Jatim juga dicurigai sejumlah pimpinan parpol. Itu sebabnya Megawati, Wiranto, Prabowo dan Jusuf Kalla, berupaya meminta keterangan kepada Herman terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jatim.Mereka khawatir kecurangan lewat DPT, seperti yang terjadi di Jatim merebak ke daerah-daerah lain saat pemilu nasional berlangsung.

Perang Bintang di Langit Seragam Coklat?

( Yang bingung: Mahasiswa Testee Placement Test Angkatan 54 :P)

Kasus Perang Bintang antar mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman SS dengan Kapolri Jendral BHD (lihat lampiran bawah) soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) rupanya merupakan topik hangat di mana-mana di Republik kita ini. Apalagi di tubuh institusi kepolisian termasuk juga di PTIK yang mahasiswa-mahasiswanya notabene adalah officers in uniform. Biar mahasiswa tapi masih polisi juga.
Dalam dunia pendidikan Bahasa Inggris di PTIK, maka hal ini tentu menjadi topik yang menarik juga, donk.. Intinya, dalam mengemukakan pendapat, kau harus mempunyai kosakata perbendaharaan bahasa Inggris dan juga structure serta mampu mengkomunikasikannya kepada lawan bicaramu. Semakin baik presentasi dalam mengemukakan pendapatmu, maka tentu saja your Score will be getting higher.

Maka pada Oral Test alias Speaking untuk Placement Test kali ini, diajukanlah topik tersebut. (Ini ide Bu Rohani,lho) hehe.
The question was just simple, " What is your opinion about what happened in Jatim (the conflict between Chief of INP , BHD, and the Head of District Police Command, Herman SS)?"

Mostly, the students answered that it is a political conflict. Some students pro Herman and some others joined BHD since he is their leader. Tapi kami encourage mereka supaya menyatakan what his personal opinion is. Jadi, ya banyak yang berbeda pendapat, lah.

.... (TBC)--> to be continued


Lampiran :
Jenderal Polisi Mundur, Buah Perang Antar Angkatan

Ditulis Oleh Detik.com, 20 Maret 2009
Sehari penuh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengadakan rapat, Kamis, 19 Maret 2009. Lembaga pengawas korps berseragam cokelat ini membahas konflik mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Inspektur Jenderal Polisi Herman Surjadi Sumawiredja dan para petinggi Mabes Polri.Rapat itu kemudian sepakat membentuk tim investigasi yang dipimpin DR Erlyn Indarti dan Novel Ali. Keduanya akan terbang ke Jatim untuk menemui sejumlah kalangan, seperti akademisi, LSM, KPUD, dan Panwaslu. "Kami akan menganalisa semua temuan-temuan tersebut untuk dijadikan bahan masukan bagi Mabes Polri," jelas Novel Ali kepada detikcom.Salah satu persoalan yang akan ditelaah adalah soal dugaan intervensi Mabes Polri terhadap Kapolda Jatim terkait penyidikan kasus pilkada Jatim.Sebelumnya Polda Jatim menetapkan Ketua KPUD Wahyudi Purnomo sebagai tersangka kasus penyimpangan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Sampang dan Bangkalan, Madura. Namun Mabes Polri kemudian mendesak Kapolda Jatim untuk membatalkan status tersangka Wahyudi.Desakan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD), melalui Kabareskrim Susno Duadji dianggap Herman sebagai intervensi. Apalagi posisinya kemudian digeser dari jabatannya sebagai Kapolda. "Kami akan melakukan studi yang komprehensif dan obyektif, terutama tentang penafsiran soal intervensi," ujarnya.Dikatakan Ali, perbedaan pendapat antara Herman dan pimpinan Mabes Polri sebenarnya sangat positif. Sebab itu menandakan adanya keterbukaan di institusi tersebut. Bukan terjadi perpecahan.Namun sebuah sumber detikcom di Mabes Polri mengungkapkan sebaliknya. Menurutnya, perpecahan di korps kepolisian bukan hal yang baru. Konflik antara Herman dan Kapolri merupakan salah satu gambaran perpecahan tersebut.Kata sumber itu, langkah Herman untuk membeberkan masalah intervensi Kapolri terhadap kasus Pilkada Jatim, didukung sejumlah perwira, terutama yang satu lulusan dengannya, yakni angkatan 1975."Langkah Herman banyak didukung perwira menengah (pamen). Mereka sangat menganggumi sosok Herman yang bersih, cerdas dan berani. Sementara Kapolri didukung para jenderal, terutama yang satu angkatan dengan Kapolri BHD, yakni lulusan 1974," ungkap sumber tersebut."Perang" antar petinggi Polri berdasarkan lulusan akpol selama ini santer terdengar. Saat ini lulusan akpol yang mendominasi pimpinan Polri adalah angkatan 1974 versus 1975.Saat ini, jelas sumber tersebut, jabatan-jabatan strategis di Polri dikuasai angkatan 1974 yang dipimpin BHD. Sementara para perwira lulusan 1975 pelan-pelan tersingkirkan.Adanya faksi-faksi di tubuh Polri juga diakui Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Sanusi Pane. Menurutnya, munculnya kelompok-kelompok di tubuh Polri sudah terjadi sejak 2000.Parahnya lagi, imbuh Neta, sejumlah elit banyak yang memanfaatkan perpecahan di tubuh Polri untuk kepentingan politik. "Menjelang pemilu kali ini Polri sangat rentan dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu di luar Polri," ujar Neta.Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar juga menyayangkan adanya pengelompokan d tubuh Polri. Pasalnya, munculnya kelompok-kelompok di Polri akan mengurangi tugas dan pengabdian institusi tersebut kepada masyarakat.Hal negatif lainnya, ujar Widodo, dalam perekrutan atau promosi jabatan di lingkungan Polri akhirnya tidak lagi berdasarkan merit system atau berdasarkan kapasitas dan kinerja. Melainkan kedekatan calon dengan para petinggi atau kelompok tertentu di Polri."Perpecahan yang terjadi di lingkungan petinggi Polri saat ini, salah satunya akibat perekrutan dan pengangkatan yang tidak berdasarkan sistem yang benar. Sebab umumnya hanya berdasarkan kedekatan dengan kelompok tertentu," pungkas Widodo.
/**/